Rangkuman Terkait
- Pembahasan RKA KL Tahun Anggaran 2025, Pelaksanaan Anggaran sampai dengan Triwulan II TA 2024, dan Pembahasan Permasalahan PT Indonesia Farma, dan lain-lain - Raker Komisi 6 dengan Menteri BUMN
- Evaluasi Kinerja Korporasi Tahun 2023, Kehandalan Jaringan, dan Pembangkit dan Elektrifikasi - RDP Komisi 6 dengan Dirut PT PLN
- Evaluasi Kinerja Korporasi Tahun 2023 - RDP Komisi 6 dengan Dirut PT Pupuk Indonesia
- Evaluasi Kinerja Korporasi Tahun 2023 – Komisi 6 DPR-RI Rapat Dengar Pendapat (RDP) dengan Dirut PT. Timah, Tbk
- Pembahasan Progres Realisasi Investasi Tahun 2023 — Komisi 6 DPR-RI Rapat Kerja (Raker) dengan Menteri Investasi/Kepala BKPM
- Kesiapan Pertamina menghadapi Mudik 2024 - RDP Komisi 6 dengan Dirut Pertamina
- Progres Program Restrukturisasi Badan Usaha Milik Negara (BUMN), dan lain-lain — Komisi 6 DPR-RI Rapat Kerja (Raker) Menteri Badan Usaha Milik Negara (BUMN), Direktur Utama PT Waskita Karya, Direktur Utama PT Hutama Karya, dan Direktur Utama Wijaya Karya
- Ketersediaan Stok Pangan - Raker Komisi 6 dengan Menteri Perdagangan, Dirut PT RNI (Persero)/ID FOOD, Dirut Perum Bulog, dan Dirut PTPN III (Persero)
- Perpanjangan Kontrak JICT - Komisi 6 DPR RI Rapat Dengar Pendapat Umum (RDPU) dengan Serikat Pekerja PT Jakarta International Container Terminal
- Perpanjangan Kontrak PT Jakarta International Container Terminal (JICT) terhadap Pelindo II pada Tahun 2015 – Komisi 6 DPR-RI Audiensi dengan Serikat Pekerja PT Jakarta International Container Terminal
- Kesiapan BUMN Sektor Transportasi dalam Menghadapi Natal 2023 dan Tahun Baru 2024 - RDP Komisi 6 dengan BUMN Sektor Transportasi
- Evaluasi Pelaksanaan Kinerja Kementerian BUMN Tahun 2023, Evaluasi Pencapaian Kinerja BUMN Tahun 2023, dan Rencana Aksi Pembinaan BUMN Tahun 2024 - Raker Komisi 6 dengan Menteri BUMN
- Kenaikan Harga Bahan Pokok dan Kebutuhan Penting, dan lain-lain — Komisi 6 DPR-RI Rapat Kerja (Raker) dengan Menteri Perdagangan
- Penanganan Kredit Macet Pelaku Usaha Mikro Kecil dan Menengah Korban Gempa Tahun 2006 dan Korban Pandemi Covid-19 - Raker Komisi 6 dengan Menteri Koperasi dan UKM RI
- Sinergitas Antar BUMN di Sektor Energi Terkait Transisi Energi ke Listrik - Rapat Panja Komisi 6 dengan Direktur Utama PT Pertamina (Persero) dan Direktur Utama PT Perusahaan Listrik Negara (Persero)
- Pendalaman Usulan Penyertaan Modal Negara (PMN) TA 2024 yang berasal dari Cadangan Investasi dan Hutang Pemerintah Kepada PT Perusahaan Listrik Negara (Persero) - RDP Komisi 6 dengan Direktur Utama PT PLN (Persero), PT Rajawali Nusantara Indonesia (Persero)/ID FOOD, dan PT Reasuransi Indonesia Utama (Persero)
- Penyesuaian Rencana Kerja Anggaran (RKA) Kementerian Badan Usaha Milik Negara (BUMN) Tahun Anggaran 2024, dan lain-lain — Komisi 6 Rapat Kerja (Raker) dengan Menteri Badan Usaha Milik Negara (BUMN)
- Pembahasan Rencana Kerja Anggaran (RKA) Kementerian Investasi/Badan Koordinasi Penanaman Modal (BKPM) Tahun Anggaran 2024 sesuai hasil pembahasan Badan Anggaran (Banggar) DPR-RI dan lain-lain — Komisi 6 DPR-RI Rapat Kerja (Raker) dengan Menteri Investasi/Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal (BKPM)
- Pembahasan Rencana Kerja Anggaran (RKA) Kementerian Perdagangan Tahun Anggaran 2024, dan lain-lain — Komisi 6 DPR-RI Rapat Kerja (Raker) dengan Menteri Perdagangan
- Rencana Kerja dan Anggaran (RKA) K/L Tahun Anggaran 2024 (Pagu Anggaran) dan Pelaksanaan Anggaran sampai dengan Triwulan II Tahun Anggaran (TA) 2023 – Komisi 6 DPR-RI Rapat Kerja dengan Menteri Investasi/Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal serta Menteri Koperasi dan UKM RI
- Pembahasan Pengaturan terkait Pangan — Komisi 6 DPR-RI Rapat Dengar Pendapat (RDP) Panitia Kerja (Panja) Barang Kebutuhan Pokok dengan Dirjen Perdagangan Dalam Negeri, Dirjen Perdagangan Luar Negeri, dan Dirjen Perlindungan Konsumen dan Tertib Niaga Kementerian Perdagangan RI
- Rencana Initial Public Offering Pertamina Hulu Energi (IPO PHE), dan lain-lain — Komisi 6 DPR-RI Rapat Kerja (Raker) dengan Menteri Badan Usaha Milik Negara (BUMN)
- Pembahasan mengenai Pendalaman Usulan PMN 2023 Yang Bersumber dari Alokasi Cadangan Pembiayaan Investasi APBN TA 2023 - RDP Komisi 6 dengan PT Reasuransi Indonesia Utama (Persero)/PT RIU dan PT Rajawali Nusantara Indonesia (Persero)/PT RNI
- RKP dan RKA K/L Tahun Anggaran 2024, Evaluasi Pelaksanaan Anggaran TA 2022 dan Realisasi Anggaran Semester I TA 2023, dan lain-lain - Raker Komisi 6 dengan Menteri Investasi/Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal (BKPM)
- Pembahasan Rencana Kerja Pemerintah (RKP) dan Rencana Kerja Anggaran Kementerian Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah (UKM) Tahun Anggaran 2024, dan lain-lain — Komisi 6 DPR-RI Rapat Kerja (Raker) dengan Menteri Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah (UKM)
Komisi / Alat Kelengkapan Dewan
Penyampaian Aspirasi terhadap Kondisi yang Terjadi di Indofarma Group - RDPU Komisi 6 dengan Serikat Pekerja Indofarma
Tanggal Rapat: 28 Aug 2024, Ditulis Tanggal: 10 Oct 2024,Komisi/AKD: Komisi 6 , Mitra Kerja: Serikat Pekerja Indofarma
Pada 28 Agustus 2024, Komisi 6 DPR-RI mengadakan Rapat Dengar Pendapat Umum (RDPU) dengan Serikat Pekerja Indofarma tentang penyampaian aspirasi terhadap kondisi yang terjadi di Indofarma Group. Rapat dipimpin dan dibuka oleh Martin Manurung dari Fraksi Nasdem dapil Sumatera Utara 2 pada pukul 14.28 WIB. (Ilustrasi: Indofarma Tbk)
Pemaparan Mitra
Berikut merupakan pemaparan mitra:
Serikat Pekerja Indofarma
- Indofarma berdiri berawal dari unit produksi kecil di rumah sakit pusat pemerintah Hindia-Belanda yang memproduksi salep dan kasa pembalut.
- Pada tahun 1981 terjadi penetapan bentuk usaha Perusahaan Umum Indonesia Farma (Perum Indofarma).
- Pada tahun 1990 terjadi perpindahan dan perluasan pabrik dari manggarai ke Cibitung seluas lahan 20 hektar (memenuhi obat nasional).
- Pendirian perseroan terbatas pada tahun 1996.
- Pada tahun 2001 terjadi penawaran umum perdana saham PT Indofarma.
- Pada tahun 2020 baru dibentuk holding BUMN Farmasi.
- Kondisi yang terjadi di Indofarma;
- 2003; Indofarma pertama kali mengalami kerugian sebesar Rp129 miliar, efek dari tidak mendapat subsidi dari pemerintah (subsidi pembelian dalam bentuk kurs dollar)
- 2013; Permenkes No. 48 tahun 2013 mulai diberlakukan mengenai pengadaan obat berdasarkan ekatalog, sehingga Indofarma sulit bersaing dengan kompetitor dan jumlah SKU yang dimenangkan terus mengalami penurunan
- 2013-2023; Semenjak sistem pengadaan menjadi ekatalog, Indofarma terus mengalami kerugian kecuali tahun 2019 dan 2020
- 2020; Pembentukan holding BUMN Farmasi, Indofarma shifting dari farma ke ALKES dan herbal
- 2020-2022; Terjadi rangkap jabatan Manager Akutansi dan Keuangan di Indofarma dan IGM yang berakibat potensi Fraud
- 2020-2023; Berdasarkan hasil audit investigasi BPK ditemukan adanya dugaan praktik Fraud di Indofarma sebesar Rp371 miliar dan paling bermasalah anak perusahaan (PT IGM) sebesar Rp470 miliar (sebagian besar produk Covid yang tidak terserap oleh konsumen yang berakibat produk tersebut expired)
- 2024; Selain menghadapi PKPU, Indofarma Group juga sudah tidak sanggup lagi membayar gaji karyawan dengan penuh
- Pengorbanan karyawan untuk membantu operasional perusahaan;
- 2017; Menerima tidak adanya kenaikan upah
- 2018; Menerima kenaikan upah hanya Rp50.000
- 2021-2024; Upah dipotong untuk DPLK tetapi tidak disetorkan/terhutang
- 2022-2024; Upah dipotong untuk BPJS tetapi tidak disetorkan/terhutang
- 2022-2024; Pesangon karyawan yang pensiun normal dan Pendi belum dibayar
- 2023; Tunjangan kesejahteraan, akhir tahun 2023, Tunjangan Pendidikan tahun 2024 belum dibayar/terhutang
- 2024; Upah tidak diterima secara penuh hanya 0% sampai dengan 90%, sisanya terhutang
- Total nilai hak karyawan yang belum digantikan perusahaan per 31 Juli 2024; Rp65 miliar (INAF) + Rp30 miliar (IGM) = Rp95 miliar.
- Dampak kehidupan karyawan;
- Kebutuhan hidup seperti membeli beras, lauk pauk, dan kebutuhan hidup dasar lainnya tidak lagi terpenuhi dengan layak
- Pembayaran listrik dan air tertunda
- Kebutuhan rutin pendidikan anak seperti transport, iuran sekolah dan tempat tinggal tidak bisa terpenuhi
- Jaminan kesehatan untuk karyawan yang sudah pensiun tidak bisa digunakan karena iuran BPJS Kesehatannya diputus sepihak oleh perusahaan
- Karyawan mengalami penurunan kesehatan (fisik dan mental)
- Langkah-langkah SP Indofarma;
- Forum komunikasi/audiensi pengurus SP Indofarma dengan Manajemen dan Komisaris Indofarma Group
- Forum komunikasi/audiensi perwakilan karyawan dengan manajemen Indofarma Group
- Forum komunikasi/audiensi pengurus SP Indofarma dengan Dirut Holding PT Bio Farma
- Melakukan diskusi dengan Dinas Tenaga Kerja Kab. Bekasi
- Melakukan pertemuan LKS Bipartit/Bipartit SP Indofarma dengan Direksi dan Wakil Manajemen
- Audiensi dengan Asisten Deputi Bidang Industri Kesehatan Kementerian BUMN
- Penyelesaian masalah Indofarma Group dengan Kementerian Tenaga Kerja
- Unjuk rasa ke Menteri BUMN sekaligus meminta penyehatan dan penyelamatan perusahaan Indofarma Group
- Unjuk rasa ke Istana Negara bertemu dengan Presiden Joko Widodo
- Pengaduan ke Komnas HAM
- RDPU dengan Komisi 6 DPR-RI
- Usulan SP Indofarma;
- Indofarma Group diusulkan untuk diselamatkan dengan memberikan Bailout (dana talangan), karena Indofarma sangat strategis (sistem ketahanan kesehatan nasional) dan produknya masih marketable
- Segera dibayarkan atas pengorbanan karyawan dalam bentuk hak-haknya seperti upah, tunjangan, iuran BPJS dan DPLK, pesangon para pensiun senilai Rp95 miliar dan dibayarkan secara tunai
- Penyelamatan Indofarma Group jika memang diperlukan dengan pendekatan Right Sizing Organisasi ataupun karyawan agar lebih agile. Hal ini dilakukan atas dasar kesepakatan bersama antara perusahaan dengan serikat pekerja.
- Agar segera dilakukan penindakan terhadap oknum pejabat dan mantan pejabat di Indofarma dan IGM yang diduga melakukan Fraud
- Evaluasi atas kinerja holding BUMN Farmasi, karena hingga saat ini manfaatnya belum dirasakan efektif
Pemantauan Rapat
Berikut merupakan respon anggota terhadap pemaparan mitra:
Untuk membaca rangkuman rapat ini selengkapnya (respon anggota DPR dan kesimpulan rapat), mohon hubungi team kami di konten.wikidpr@gmail.com
Rangkuman Terkait
- Pembahasan RKA KL Tahun Anggaran 2025, Pelaksanaan Anggaran sampai dengan Triwulan II TA 2024, dan Pembahasan Permasalahan PT Indonesia Farma, dan lain-lain - Raker Komisi 6 dengan Menteri BUMN
- Evaluasi Kinerja Korporasi Tahun 2023, Kehandalan Jaringan, dan Pembangkit dan Elektrifikasi - RDP Komisi 6 dengan Dirut PT PLN
- Evaluasi Kinerja Korporasi Tahun 2023 - RDP Komisi 6 dengan Dirut PT Pupuk Indonesia
- Evaluasi Kinerja Korporasi Tahun 2023 – Komisi 6 DPR-RI Rapat Dengar Pendapat (RDP) dengan Dirut PT. Timah, Tbk
- Pembahasan Progres Realisasi Investasi Tahun 2023 — Komisi 6 DPR-RI Rapat Kerja (Raker) dengan Menteri Investasi/Kepala BKPM
- Kesiapan Pertamina menghadapi Mudik 2024 - RDP Komisi 6 dengan Dirut Pertamina
- Progres Program Restrukturisasi Badan Usaha Milik Negara (BUMN), dan lain-lain — Komisi 6 DPR-RI Rapat Kerja (Raker) Menteri Badan Usaha Milik Negara (BUMN), Direktur Utama PT Waskita Karya, Direktur Utama PT Hutama Karya, dan Direktur Utama Wijaya Karya
- Ketersediaan Stok Pangan - Raker Komisi 6 dengan Menteri Perdagangan, Dirut PT RNI (Persero)/ID FOOD, Dirut Perum Bulog, dan Dirut PTPN III (Persero)
- Perpanjangan Kontrak JICT - Komisi 6 DPR RI Rapat Dengar Pendapat Umum (RDPU) dengan Serikat Pekerja PT Jakarta International Container Terminal
- Perpanjangan Kontrak PT Jakarta International Container Terminal (JICT) terhadap Pelindo II pada Tahun 2015 – Komisi 6 DPR-RI Audiensi dengan Serikat Pekerja PT Jakarta International Container Terminal
- Kesiapan BUMN Sektor Transportasi dalam Menghadapi Natal 2023 dan Tahun Baru 2024 - RDP Komisi 6 dengan BUMN Sektor Transportasi
- Evaluasi Pelaksanaan Kinerja Kementerian BUMN Tahun 2023, Evaluasi Pencapaian Kinerja BUMN Tahun 2023, dan Rencana Aksi Pembinaan BUMN Tahun 2024 - Raker Komisi 6 dengan Menteri BUMN
- Kenaikan Harga Bahan Pokok dan Kebutuhan Penting, dan lain-lain — Komisi 6 DPR-RI Rapat Kerja (Raker) dengan Menteri Perdagangan
- Penanganan Kredit Macet Pelaku Usaha Mikro Kecil dan Menengah Korban Gempa Tahun 2006 dan Korban Pandemi Covid-19 - Raker Komisi 6 dengan Menteri Koperasi dan UKM RI
- Sinergitas Antar BUMN di Sektor Energi Terkait Transisi Energi ke Listrik - Rapat Panja Komisi 6 dengan Direktur Utama PT Pertamina (Persero) dan Direktur Utama PT Perusahaan Listrik Negara (Persero)
- Pendalaman Usulan Penyertaan Modal Negara (PMN) TA 2024 yang berasal dari Cadangan Investasi dan Hutang Pemerintah Kepada PT Perusahaan Listrik Negara (Persero) - RDP Komisi 6 dengan Direktur Utama PT PLN (Persero), PT Rajawali Nusantara Indonesia (Persero)/ID FOOD, dan PT Reasuransi Indonesia Utama (Persero)
- Penyesuaian Rencana Kerja Anggaran (RKA) Kementerian Badan Usaha Milik Negara (BUMN) Tahun Anggaran 2024, dan lain-lain — Komisi 6 Rapat Kerja (Raker) dengan Menteri Badan Usaha Milik Negara (BUMN)
- Pembahasan Rencana Kerja Anggaran (RKA) Kementerian Investasi/Badan Koordinasi Penanaman Modal (BKPM) Tahun Anggaran 2024 sesuai hasil pembahasan Badan Anggaran (Banggar) DPR-RI dan lain-lain — Komisi 6 DPR-RI Rapat Kerja (Raker) dengan Menteri Investasi/Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal (BKPM)
- Pembahasan Rencana Kerja Anggaran (RKA) Kementerian Perdagangan Tahun Anggaran 2024, dan lain-lain — Komisi 6 DPR-RI Rapat Kerja (Raker) dengan Menteri Perdagangan
- Rencana Kerja dan Anggaran (RKA) K/L Tahun Anggaran 2024 (Pagu Anggaran) dan Pelaksanaan Anggaran sampai dengan Triwulan II Tahun Anggaran (TA) 2023 – Komisi 6 DPR-RI Rapat Kerja dengan Menteri Investasi/Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal serta Menteri Koperasi dan UKM RI
- Pembahasan Pengaturan terkait Pangan — Komisi 6 DPR-RI Rapat Dengar Pendapat (RDP) Panitia Kerja (Panja) Barang Kebutuhan Pokok dengan Dirjen Perdagangan Dalam Negeri, Dirjen Perdagangan Luar Negeri, dan Dirjen Perlindungan Konsumen dan Tertib Niaga Kementerian Perdagangan RI
- Rencana Initial Public Offering Pertamina Hulu Energi (IPO PHE), dan lain-lain — Komisi 6 DPR-RI Rapat Kerja (Raker) dengan Menteri Badan Usaha Milik Negara (BUMN)
- Pembahasan mengenai Pendalaman Usulan PMN 2023 Yang Bersumber dari Alokasi Cadangan Pembiayaan Investasi APBN TA 2023 - RDP Komisi 6 dengan PT Reasuransi Indonesia Utama (Persero)/PT RIU dan PT Rajawali Nusantara Indonesia (Persero)/PT RNI
- RKP dan RKA K/L Tahun Anggaran 2024, Evaluasi Pelaksanaan Anggaran TA 2022 dan Realisasi Anggaran Semester I TA 2023, dan lain-lain - Raker Komisi 6 dengan Menteri Investasi/Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal (BKPM)
- Pembahasan Rencana Kerja Pemerintah (RKP) dan Rencana Kerja Anggaran Kementerian Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah (UKM) Tahun Anggaran 2024, dan lain-lain — Komisi 6 DPR-RI Rapat Kerja (Raker) dengan Menteri Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah (UKM)